Kukuh Tokoh Pemuda Desak Pembentukan KPAD Di OKU Timur

Mediamasa OKU Timur – Tokoh pemuda Kukuh Prihandoko mendesak Pemerintah Kabupaten OKU Timur bersama DPRD OKU Timur untuk segera membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Desakan ini muncul menyusul tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dinilai sudah berada pada taraf darurat.

Tokoh pemuda yang terkenal santun Kukuh menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di OKU Timur semakin mengkhawatirkan, baik secara fisik maupun psikis.

“OKU Timur sudah darurat moral. Banyak sekali kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, baik secara fisik maupun mental. Karena itu, kami menilai Kabupaten OKU Timur harus segera membentuk KPAD,” ujar Kukuh, Rabu (6/11/2025).

Lebih lanjut, Kukuh menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya menyuarakan aspirasi pembentukan KPAD, tetapi juga akan turun langsung ke lapangan untuk menginvestigasi berbagai kasus kekerasan terhadap anak.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data yang menunjukkan fakta memprihatinkan terkait maraknya kekerasan seksual terhadap anak di tengah belum optimalnya pelayanan dan perlindungan dari pemerintah.

Sebagai langkah konkret, Kukuh berencana melakukan audiensi dengan berbagai pihak terkait, dalam rangka mempercepat pembentukan KPAD di OKU Timur , iya berharap inisiatif ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab dan DPRD OKU Timur.

Menurutnya, keberadaan KPAD sangat penting sebagai lembaga independen yang berfokus pada pengawasan, perlindungan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar berjalan secara optimal, KPAD diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” tegas Kukuh.

Kukuh menambahkan, hingga saat ini Kabupaten OKU Timur belum memiliki KPAD, padahal keberadaannya sangat mendesak.

 Ia mengingatkan bahwa amanat pembentukan lembaga tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 74 ayat (2) yang memperbolehkan pembentukan komisi di tingkat daerah sebagai lembaga penunjang dinas perlindungan anak.

“Kalau di tingkat pusat sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sementara di OKU Timur belum ada. Padahal undang-undang sudah memberi ruang agar di daerah bisa dibentuk lembaga serupa, agar masyarakat sipil bisa lebih aktif dalam advokasi perlindungan anak,” pungkasnya