OKU TIMUR. MS Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur, Dwi Seva Prastio, M.Pd, menuntaskan agenda Reses Ke II Tahun 2026 di dua titik strategis Kecamatan Belitang II, Kabupten OKU Timur. Kamis 05 /02/2026.
Kegiatan yang berlangsung di Desa Sukajaya selama dua hari tanggal 02 hingga tanggal 04 sementara Desa Sumber Harapan selama dua hari dari tanggal 5 sampai 7.
Dialog bersama warga ini menjadi ajang “belanja masalah” untuk menyerap keluhan mendasar masyarakat di daerah pemilihan (Dapil 4) Belitang II.
Jalannya dialog berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan dari Babinkamtibmas dan Babinsa setempat.
Hadir mendampingi legislator dalam kegiatan tersebut, Ketua Forum Kades Kecamatan Belitang II, Putu Suwardana, Kepala Desa Sukajaya, Kepala Desa Purworejo serta Kepala Desa Sumber Harapan. Identifikasi Masalah: Dari Jalan hingga Kesejahteraan Petani
Dalam pertemuan tatap muka tersebut, Dwi Seva mencatat berbagai persoalan krusial yang dihadapi warga Belitang II, antara lain:
Bidang Infrastruktur: Keluhan mengenai kerusakan jalan penghubung antar desa yang menghambat distribusi hasil tani serta perlunya normalisasi saluran irigasi.
Bidang Pertanian & Tanaman Pangan: Masalah klasik terkait kelangkaan pupuk subsidi pada musim tanam, harga jual gabah yang fluktuatif, serta serangan hama yang memerlukan bantuan teknis dari penyuluh.
Bidang Pendidikan: Kebutuhan akan renovasi ruang kelas yang rusak serta peningkatan sarana pendukung literasi digital di sekolah-sekolah pelosok.
Dalam hal ini Anggota DPRD OKU Timur Partai Nasdem Dwi Seva, merespon memberikan masukan kepada Pemerintah Desa untuk memastikan setiap usulan yang muncul dalam Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) segera diinput ke dalam platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Aspirasi masyarakat tidak boleh hanya berhenti di catatan kertas. Saya minta Pemerintah Desa tertib menginput data ke SIPD. Ini adalah kunci agar program pembangunan bersifat akuntabel dan presisi.
Tanpa input data yang valid di sistem digital, usulan kita akan sulit dikawal dalam proses penganggaran di tingkat kabupaten,” tegas Dwi Seva.
Ia menambahkan bahwa transparansi dalam SIPD memungkinkan setiap tahapan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—dapat dipantau secara terbuka, sehingga meminimalisir adanya program “titipan” yang tidak sesuai kebutuhan warga.
Dwi Seva juga mengingatkan warga bahwa saat ini terdapat 10 anggota DPRD yang tengah melaksanakan reses di wilayah Pemilihan Dapil IV . Ia mengajak masyarakat untuk aktif berkomunikasi dengan para wakil rakyat tersebut.
“Sekembalinya kami ke gedung dewan, data dari SIPD dan hasil belanja masalah ini akan menjadi senjata kami untuk memperjuangkan anggaran yang pro-rakyat.
Mari kita bersinergi dan bergotong royong agar aspirasi dari Desa Sukajaya dan Sumber Harapan ini dapat terealisasi dengan nyata,” pungkasnya (BD)
.
Discussion about this post