OKU TIMUR – MS – Ketika harga LPG 3 kilogram bersubsidi melonjak hingga mencapai Rp50.000 per tabung di sejumlah wilayah Belitang Raya, persoalannya bukan lagi sekadar kenaikan harga. Bagi banyak keluarga, kondisi tersebut menambah beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Persoalan itu menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten OKU Timur Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten OKU Timur, Selasa, 28 Juli 2026.
Rapat tersebut membahas jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., menyampaikan berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah untuk menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menanggapi kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kilogram bersubsidi, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menggelar operasi pasar bekerja sama dengan PT Pertamina dan agen penyalur.
Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh agen dan pangkalan agar menjaga ketersediaan stok serta menjual LPG bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Bupati menegaskan bahwa penggunaan LPG bersubsidi oleh sektor nonrumah tangga turut memengaruhi distribusi di lapangan.
Karena itu, pelaku usaha seperti hotel, restoran, laundry, usaha batik, peternakan, hingga sektor pertanian diimbau tidak menggunakan LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Selain persoalan LPG, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap kelangkaan bahan bakar minyak, khususnya jenis solar.
Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah mengajukan penambahan kuota solar kepada BPH Migas Republik Indonesia.
Koordinasi dengan instansi terkait akan terus diperkuat agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi.
Rapat paripurna juga membahas tunggakan gaji perangkat desa selama lima bulan dan honor Ketua RT selama tujuh bulan.
Pemerintah daerah berkomitmen mengupayakan pembayaran hak perangkat desa dan Ketua RT pada awal Agustus 2026.
Mengenai penyelesaian tapal batas antara Desa Windu Sari, Karya Makmur, dan Tri Karya dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bupati menjelaskan bahwa seluruh dokumen pendukung telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 5 Agustus 2026 sebagai bagian dari proses penyelesaian yang terus dikawal pemerintah daerah.
Sementara itu, usulan pembangunan jalan tembus Tambak Boyo di Kecamatan Buay Madang Timur tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pembangunan jalan tersebut direncanakan masuk dalam prioritas pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga memaparkan kondisi pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten OKU Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 14 tahun berturut-turut.
Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,10 persen dijelaskan sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang menghapus atau membatasi sejumlah jenis pajak dan retribusi untuk mengurangi beban masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh jawaban yang disampaikan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam merespons berbagai masukan DPRD berdasarkan kondisi riil, data, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berbagai hal yang masih memerlukan pembahasan akan terus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Bagi masyarakat, jawaban pemerintah dalam rapat paripurna ini bukanlah akhir dari penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi.
Operasi pasar LPG, pengawasan distribusi, penambahan kuota BBM, penyelesaian tapal batas, hingga pemenuhan hak perangkat desa kini menjadi langkah nyata yang akan dinilai melalui pelaksanaannya di lapangan.
Di situlah komitmen pemerintah daerah diuji sekaligus menjadi harapan masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung. (B12)
Discussion about this post